KODE ETIK PROFESI

1. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh anggota INKINDO terikat pada Kode Etik dan ketentuan-ketentuan Perilaku Profesi.
2. Dewan Kehormatan INKINDO merupakan perangkat organisasi yang menjaga diterapkannya Kode Etik dan ketentuan-ketentuan perilaku Keprofesian oleh anggota.
3. Kode Etik INKINDO terdiri dari tujuh azaz, ialah :
   
   Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan Pemberi Tugas, sesama rekan Konsultan, dan Masyarakat;

   Bertindak jujur serta tidak memihak dan dengan penuh dedikasi tinggi melayani Pemberi Tugas dan Masyarakat;

   Tukar menukar pengetahuan bidang keahliannya secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi, meningkatkan pengertian masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga lebih menghayati karya konsultan;

   Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan;

   Mengahargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan serta setiap perjanjian yang berhubungan dengan profesinya;

   Mendapatkan tugas, berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui periklanan, menawarkan komisi, atau mempergunakan pengaruh yang tidak pada tempatnya;

   Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki intregritas yang tinggi.

KEANGGOTAAN

Anggota INKINDO terdiri dari :

Adalah perusahaan jasa konsultansi nasional yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia, dengan menjalankan usaha bidang jasa konsultansi secara independen dan profesional.

Adalah cabang perusahaan jasa konsultansi nasional yang kantor pusatnya sudah menajadi anggota penuh.

Adalah warga negara Indonesia yang berjasa terhadap Inkindo atau pengembangan jasa konsultansi di Indonesia.

PERANGKAT ORGANISASI

DPP INKINDO Jawa Timur mempunyai perangkat organisasi sebagai berikut:

• Musyawarah Provinsi
• Musyawarah Provinsi Luar Biasa
• Sidang Dewan Kehormatan Provinsi
• Rapat Kerja Provinsi

Hirarki landasan konstitusional INKINDO dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah adalah sebagai berikut:

• Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
• Ketetapan Musyawarah Nasional
• Ketetapan Rapat Kerja Nasional
• Ketetapan Musyawarah Provinsi
• Ketetapan Rapat Kerja Provinsi
• Keputusan Dewan Pengurus Provinsi

Semua landasan konstitusional INKINDO hanya dapat membuat Ketetapan/Keputusan sesuai dengan fungsinya, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia beserta amandemenya, serta sumber tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan